Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan tahun 2017.

Di dalam SE
ini terdapat aksi Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah Terlaksananya pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan.

Dalam rangka p
engembangan kelembagaan dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dijadikan sebagai aksi di setiap target capaian B03, B06, B09 dan B12 pada rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) tahun 2017. Detail ukuran keberhasilan untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat pada lampiran halaman 5 dan 6 SE Mendagri tersebut.
 

Browser anda tidak mendukung untuk menampilkan berkas pengumuman ini. Mohon menginstall adobe reader pada browser anda atau download berkas disini